 |
| Dokumentasi Ruanginvestigasi.com : Patahan Riggid dilokasi proyek Rehabilitasi Jalan Ruas Pardasuka Selatan - Tanjung Rusia Timur - Selapan |
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga terus melanjutkan pelaksanaan perbaikan jalan daerah di seluruh Indonesia.
Menteri Basuki mengatakan, perbaikan jalan daerah itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Salah satu provinsi yang mendapatkan alokasi untuk IJD yaitu Provinsi Lampung.
Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR ) Endra S. Atmawidjaja mengungkapkan, saat ini kondisi kemantapan jalan-jalan kabupaten di Provinsi Lampung sepanjang 17.700 km hanya sebesar 50%. Sisanya, terbagi dalam kondisi jalan rusak ringan, sedang, dan berat, sehingga kondisi jalan di Lampung lebih banyak yang terlihat rusak.
"Jalan kabupaten dan kota di Lampung panjangnya 17.700 km. 50% kondisinya mantap, sedangkan 50% lagi ada yang kondisi rusak ringan, sedang, dan berat," kata Endra saat mendampingi Presiden Jokowi ke Lampung (kutipan sindonews.com)
Berdasarkan data yang dihimpun media ini, pada paket kegiatan Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Pardasuka Selatan - Tanjung Rusia Timur - Selapan, dengan nilai kontrak Rp. 27.820.971.000,00 APBN 2023 yang dilaksanakan oleh PT. Bumi Lampung Persada diduga tidak sesuai dengan bestek yang tertera dalam kontrak.
Pasalnya proyek senilai 27 Miliar dengan panjang ruas hanya 7,45 Km tidak dikerjakan menyeluruh hanya sebagian saja, dari hasil investigasi lapangan adanya dugaan penggunan material tidak sesuai dengan spesifikasi, bagaimana bisa riggid yang baru saja dikerjain secara visual sudah terlihat beberapa retakan dan penurunan pada riggid, bahkan di beberapa titik pengerjaan aspal sudah tambal sulam.
Parahnya lagi Berdasarkan informasi yang di dapat dari warga sekitar salah seorang pekerja upahan pemecah batu, mengatakan penggunaan batu belah memanfaatkan hasil galian sekitar proyek.
hasil konfirmasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK 2.1 ) Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Proyek tersebut mengatakan penggunaan material sudah sesuai dengan ketentuan.
Pengguanaan material batu sudah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, karena dilokasi tidak terdapat penambangan pasir dan batu, maka untuk material tersebut didatangkan dari quary luar lokasi/masih dari Kabupaten Pringsewu, Ucap PPK 2.1 BPJN Lampung melalui pesan singkat WhatsApp.
Disinggung prihal retakan - retakan yang ada pada riggid PPK mengatakan sudah mengintruksikan pelaksana untuk perbaikan
"lokasi ridgid sudah kami instruksikan ke PJ utk melakukan perbaikan di masa pemeliharaan pak" ujar PPK 2.1.
"kwalitas sdh sesuai dengan spesifikasi pak, karena semua kegiatan sudah sesuai hasil pengujian lab sebelum pelaksanaan dan pengujian lab setelah pelaksanaan, drainase sebagian existing (yang lama ) sehingga kami melakukan perbaikan2 apabila terjadi kerusakan, tutup PPK 2.1 BPJN Lampung
 |
| Jajaran Organisasi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), Ketua DPW Juliansyah Lubis (sebelah Kanan Presiden RI) Saat mengantarkan Presiden RI ke bandara, setelah meninjau jalan rusak yang viral di Provinsi Lampung |
Disisi lain Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Provinsi Lampung geram melihat buruknya kinerja PPK 2.1 BPJN Lampung selaku pejabat yang bertanggung jawab dalam paket kegiatan Inpres tersebut.
Perlu di ketahui kami adalah barisan terdepan relawan pak presiden, saat presiden RI meninjau jalan rusak di Lampung kami turut serta dalam pengawalan dan mengantar pak presiden sampai bandara untuk kembali ke jakarta. "Ujar Juliansyah Lubis Ketua DPW JPKP"
Selanjutnya Juliansyah sangat menyayangkan kinerja BPJN Lampung melalui PPK 2.1 penanggung jawab paket kegiatan Peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Pardasuka Selatan - Tanjung Rusia Timur - Selapan, dinilai tidak maksimal dalam pelaksanaan paket kegian tersebut.
Kami juga sudah meninjau langsung ke lokasi paket IJD tersebut, sesuai dengan intruksi Presiden saat datang ke Lampung, kami diminta langsung oleh presiden RI untuk memonitoring kegiatan IJD di provinsi Lampung, Imbuhnya saat di konfirmasi media ruanginvestigasi.com
Ditanya langkah apa yang akan di ambil JPKP melihat dugaan kejanggalan dalam paket kegiatan IJD tersebut, Juliansyah Lubis mengatakan dalam waktu dekat akan melaporkan langsung kepada presiden RI.
Selaku relawan pak presiden Jokowi, kami akan melaporkan langsung kehadapan bapak, Pejabat jangan bermain-main dengan anggaran IJD, ini intruksi presiden, kami Organisasi Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan akan melaporkan langsung temuan yang ada di lapangan kepada presiden, "Tutup Juliansyah Lubis ketua DPW Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Prov Lampung".
Disisi lain salah satu pegawai BPJN Lampung bagian monitoring yang di mintai keterangan oleh media menjelaskan Prihal penggunaan material yang diduga menggunakan bekas galian Jalan tersebut.
Kalo pake material setempat tidak apa-apa, Tapi tidak boleh pake batu bekas galian. "Ungkap salah satu pegawai BPJN Lampung"
Pegawai tersebut juga mengatakan bahwa aspal yang telah di gelar berpori dan sudah di tegur untuk perbaikan.
Coba diliat aspalnya bang berpori semua keiknya itu bang, Gak tau sudah dibenerin apa belum ya itu, jelasnya saat di konfirmasi media
Polemik yang timbul pada paket kegiatan Rehabilitasi Jalan Ruas Pardasuka Selatan - Tanjung Rusia Timur - Selapan dibeberapa media menuai kritik keras LSM Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK).
Hariansyah Sekretaris DPP BARAK mengatakan dirinya sudah melaporkan langsung prihal temuan yang ada di lapangan khususnya provinsi Lampung kepada Direktur jenderal Bina Marga
Saya sudah melaporkan langsung kepada bapak Hedi Rahardian selaku Direktur jenderal Bina Marga, bukan hanya kegiatan peningkatan Struktur dan Rehabilitasi Jalan Ruas Pardasuka Selatan - Tanjung Rusia Timur - Selapan, beberapa paket di satker pelaksanaan jalan Nasional wilayah II Lampung kami anggap BOBROK, Tegasnya kepada media ruanginvestigasi.com
Lanjutnya, bagaimana tidak dibilang bobrok negara di rugikan milyaran rupiah setiap tahunya di lintas tengah Sumatera tepatnya terbanggi besar - bukit kemuning - BTS Prov. Lampung, dalil PPK yang Abstrak menyalahkan over load menunjukkan ketidak mampuannya dalam bekerja.
Berdasarkan data yang kami himpun tahun anggaran APBN 2022 - 2023 satker pelaksanaan jalan Nasional wilayah II Prov Lampung di beberapa paket kegiatan tidak selesai tepat waktu bahkan sampai putus kontrak.
Kami sudah menyampaikan langsung berikut mengirim data-data lapangan kepada bapak Hedi Rahardian Direktur Jendral Bina Marga untuk mencopot atau Nonjob Kepala Satker Pelaksana Jalan Nasional Wilayah II Lampung beserta PPK yang bertanggung jawab pada beberapa paket tersebut, Karena kami anggap tidak mampu dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya dan dugaan kongkalikong atau sengaja membiarkan kontraktor bekerja asal jadi yang berpotensi mengakibatkan kerugian negara milyaran rupiah, Tutupnya kepada media Ruanginvestigasi.com. (Tim)
.jpeg)
