 |
| Kantor BPJN Lampung |
Lampung, 14 Februari 2025 – Kunjungan Dr. Ir. Nyoman Suaryana, M.Sc, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR ke BPJN Lampung mendapat perhatian publik. Kunjungan ini dilakukan di tengah meningkatnya keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan nasional di Lampung, yang dinilai minim pemeliharaan dan kualitas pengerjaannya dipertanyakan.
Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah Paket Preservasi Jalan dan Jembatan Ruas Bukit Kemuning - Terbanggi Besar (PPK 2.5) senilai Rp 29,89 miliar yang dikerjakan oleh PT Mulia Putra Pertama. Proyek ini telah diserahterimakan pada Desember 2024, namun investigasi pada 11 Januari 2025 menemukan indikasi pengerjaan yang tidak sesuai standar, seperti:
- Aspal berlubang di berbagai titik, mencerminkan kualitas pekerjaan yang buruk.
- Tambalan jalan (patching) yang tidak diselesaikan dengan baik, meningkatkan risiko kecelakaan.
- Minimnya pemeliharaan jembatan, menimbulkan potensi bahaya bagi pengguna jalan.
- Pengecatan struktur jembatan yang diduga asal-asalan, memperlihatkan lemahnya pengawasan teknis.
Di tengah persoalan kualitas infrastruktur ini, pemerintah menerapkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang berisi kebijakan pemangkasan anggaran kementerian.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa efisiensi anggaran bertujuan untuk menutup kebocoran keuangan negara dan memberantas korupsi. Ia juga menekankan pentingnya penerapan e-katalog dan e-government untuk meningkatkan transparansi di sektor infrastruktur.
Namun, kebijakan ini juga menimbulkan kekhawatiran. Jika pemangkasan anggaran dilakukan tanpa perencanaan yang matang, pemeliharaan jalan dan jembatan bisa semakin terabaikan, memperburuk kondisi infrastruktur di daerah.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPJN Lampung belum memberikan klarifikasi terkait dugaan ketidaksesuaian proyek ini. Masyarakat berharap kunjungan pejabat Ditjen Bina Marga, Kementerian PU kali ini bukan sekadar agenda seremonial, tetapi menjadi langkah awal evaluasi mendalam terhadap penggunaan anggaran infrastruktur agar lebih tepat sasaran.
.jpeg)
