Pemotongan anggaran berdampak langsung pada berbagai sektor, termasuk konektivitas jalan, pembangunan irigasi, pengelolaan sanitasi, dan investasi pariwisata. Dengan berkurangnya proyek infrastruktur, risiko perlambatan pertumbuhan ekonomi semakin besar, terutama bagi daerah yang bergantung pada pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
DETAIL ANGGARAN INFRASTRUKTUR 2025
Berikut adalah rincian anggaran dan target pembangunan infrastruktur setelah dilakukan efisiensi:
1. Sumber Daya Air – Rp10,70 Triliun
- 1 Unit pembangunan Bendungan Jenelata.
- 450 Ha pembangunan daerah irigasi.
- 11 Km pengendali banjir dan 5,5 Km pengamanan pantai
- 0,25 m³/detik penyediaan air baku
2. Jalan dan Jembatan – Rp12,48 Triliun
- 63 Km pembangunan jalan baru
- 342 Km peningkatan kapasitas dan preservasi jalan.
- 1.096 m pembangunan dan duplikasi jembatan.
- 242 m pembangunan flyover/underpass.
- 13 Km pembangunan jalan tol.
- 0 Km pembangunan jembatan gantung atau preservasi jembatan.
- 0 Km preservasi rutin jalan dan jembatan.
3. Cipta Karya – Rp3,78 Triliun
- 750 liter/detik pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- 1.702 Sambungan Rumah (SR) untuk perluasan SPAM.
- 2.000 KK pengelolaan air limbah.
- 700 KK pengelolaan persampahan.
- 11,5 Ha pengembangan kawasan.
- 0 Ha penataan kawasan wisata.
- 2 Unit pembangunan gedung baru.
4. Prasarana Strategis – Rp1,16 Triliun
- 86 Unit PHTC Madrasah.
- 11 Unit rehabilitasi dan renovasi perguruan tinggi dan keagamaan.
- 4 Unit rehabilitasi dan renovasi pasar.
- 2 Unit pembangunan prasarana olahraga.
- 4 Unit prasarana lain.
Selain itu, Rp1,46 triliun dialokasikan untuk manajemen, perencanaan, pengawasan, serta pembinaan konstruksi.
HARIANSYAH: PEMANGKASAN ANGGARAN INI BERBAHAYA!
Sekretaris DPP Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) sekaligus Ketua Forum Pemantau Kriminalitas (FPK) Provinsi Lampung, Hariansyah, menilai kebijakan ini sebagai langkah mundur dalam pembangunan nasional.
"Pemotongan anggaran ini seperti bom waktu. Infrastruktur adalah tulang punggung pertumbuhan ekonomi, tapi pemerintah malah memangkasnya. Ini bisa menghambat konektivitas, mengancam ketahanan pangan, dan memperburuk kualitas hidup rakyat."
Hariansyah juga menyoroti minimnya anggaran untuk sektor vital seperti sanitasi dan pengelolaan sampah, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan masyarakat.
"Anggaran untuk sanitasi dan pengelolaan limbah sangat kecil. Padahal, tanpa sanitasi yang baik, masyarakat bisa rentan terkena penyakit menular. Ini harus segera dievaluasi!"
Dia juga mengingatkan bahwa pemangkasan anggaran irigasi dapat mengancam ketahanan pangan nasional.
"Indonesia adalah negara agraris, tapi pembangunan irigasi hanya 450 hektare? Ini jelas tidak cukup! Jika infrastruktur pertanian minim, produksi pangan akan terganggu dan harga kebutuhan pokok bisa melonjak," pungkasnya.
Dampak Pemangkasan Anggaran
1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi
- Berkurangnya proyek jalan dan jembatan akan memperlambat distribusi barang dan jasa.
- Minimnya pembangunan kawasan industri mengurangi daya tarik investasi asing.
2. Ancaman Ketahanan Pangan
- Luas irigasi yang minim bisa menurunkan produksi pertanian.
- Dampaknya: harga beras dan bahan pokok berpotensi naik.
3. Lonjakan Pengangguran
- Pengurangan proyek infrastruktur bisa menyebabkan PHK massal di sektor konstruksi.
- Efek domino bisa meluas ke industri pendukung seperti manufaktur dan logistik.
4. Kualitas Hidup Menurun
- Minimnya investasi sanitasi dan persampahan meningkatkan risiko kesehatan masyarakat.
- Kota-kota besar bisa mengalami krisis kebersihan akibat keterbatasan pengelolaan sampah.
5. Investasi dan Pariwisata Tersendat
- Tanpa investasi di kawasan wisata, sektor pariwisata bisa kehilangan daya saing.
- Investasi infrastruktur di IKN juga bisa melambat.
SOLUSI: PEMERINTAH HARUS CARI SUMBER DANA LAIN!
Hariansyah menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN untuk pembangunan infrastruktur.
"Pemerintah harus mencari alternatif pembiayaan seperti KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau menarik investasi swasta. Kalau hanya mengandalkan APBN yang terus dipangkas, pembangunan akan semakin tertinggal."
Dia juga menuntut transparansi dalam penggunaan anggaran.
"Jika ada efisiensi, pastikan bahwa yang dipangkas adalah belanja yang tidak produktif, bukan proyek vital bagi rakyat!"
KESIMPULAN: INDONESIA TERANCAM TERTINGGAL?
Pemangkasan anggaran infrastruktur 2025 bukan hanya soal penghematan, tetapi berpotensi membawa dampak besar bagi perekonomian, kesejahteraan rakyat, dan daya saing nasional. Jika tidak ada langkah mitigasi yang jelas, Indonesia bisa mengalami stagnasi pertumbuhan infrastruktur yang berdampak panjang terhadap pembangunan nasional.
Pemerintah harus segera meninjau ulang kebijakan ini dan mencari solusi untuk memastikan pembangunan tetap berjalan tanpa harus mengorbankan kepentingan rakyat!
Redaksi RuangInvestigasi.com
