Jakarta || RuangInvestigasi.com – Sekretaris DPP Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK), Hariansyah, menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusung pemerintah, yang dinilai dapat menjadi beban berat bagi anggaran negara. Program ini diperkirakan menelan biaya hingga ratusan miliar rupiah per hari atau lebih dari 400 triliun rupiah per tahun, yang berpotensi mengganggu keberlanjutan fiskal serta mengorbankan sektor lain, terutama infrastruktur.
Dampak Serius pada Anggaran Infrastruktur
Menurut Hariansyah, pemangkasan anggaran infrastruktur akibat MBG dapat membawa konsekuensi serius bagi pembangunan nasional. Beberapa dampak yang dikhawatirkan antara lain:
Jalan Nasional dan Daerah Semakin Terbengkalai
Jika anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan dipangkas, banyak ruas jalan nasional dan daerah yang kondisinya sudah buruk akan semakin terabaikan. Ini akan menghambat konektivitas antarwilayah dan meningkatkan biaya logistik nasional.
Pelemahan Daya Saing Ekonomi
Infrastruktur yang tidak optimal dapat membuat investasi terhambat. Investor akan berpikir dua kali sebelum menanamkan modal di Indonesia jika akses transportasi dan fasilitas logistik masih buruk.
Risiko Bencana dan Kesejahteraan Rakyat Menurun
Dengan berkurangnya anggaran untuk infrastruktur dasar seperti perbaikan jalan, jembatan, serta pembangunan tanggul dan drainase, risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor akan meningkat. Akibatnya, kesejahteraan rakyat bisa semakin terancam.
Peluang Korupsi dalam Alokasi Anggaran
Pemangkasan anggaran infrastruktur demi MBG juga berpotensi membuka celah korupsi baru, terutama dalam pengadaan dan distribusi makanan gratis yang nilainya sangat besar. Tanpa pengawasan ketat, dana yang seharusnya untuk rakyat bisa bocor ke tangan oknum yang tidak bertanggung jawab.
BARAK: Kaji Ulang dan Cari Solusi Alternatif
Hariansyah menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan kajian ulang terhadap MBG agar tidak mengorbankan pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional. Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain:
- Membatasi Sasaran MBG hanya untuk kelompok yang benar-benar membutuhkan, seperti keluarga miskin atau daerah rawan stunting, agar anggaran lebih efisien.
- Melibatkan sektor swasta dalam pendanaan program ini melalui skema CSR atau kemitraan publik-swasta.
- Mengoptimalkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) gizi, yang lebih fleksibel dan tepat sasaran dibandingkan distribusi makanan gratis dalam skala nasional.
“Kami mendukung program yang pro-rakyat, tetapi kebijakan ini harus dikelola dengan perhitungan matang agar tidak mengorbankan sektor lain yang juga vital. Jangan sampai kebijakan ini justru menjadi pintu baru bagi korupsi dan memperburuk kondisi infrastruktur di Indonesia,” tegas Hariansyah.
Barisan Rakyat Anti Korupsi (BARAK) akan terus mengawal kebijakan ini dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi implementasinya, demi memastikan bahwa program yang dibuat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi rakyat tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.
.jpeg)
