Iklan

Iklan

,

Iklan

"Puluhan Tahun Jalan Merbau Mataram-Katibung Hancur! Masyarakat Sengsara, Berharap Pemkab Lampung Selatan Bertindak"

, 3/11/2025 WIB
Kondisi ruas jalan suban - Pardasuka jalan penghubung kecamatan Merbau Mataram dan kecamatan Katibung 11 Maret 2025


LAMPUNG SELATAN || 11 Maret 2025 – Puluhan tahun berlalu, namun jalan penghubung antara Kecamatan Merbau Mataram dan Kecamatan Katibung, Lampung Selatan, masih seperti neraka bagi pengendara. Jalan yang menghubungkan Desa Suban - Desa Karang Raja - Desa Pardasuka ini lebih mirip kubangan lumpur di musim hujan dan lautan debu di musim kemarau.


Masyarakat sudah lelah dengan janji-janji manis. Bertahun-tahun mereka berharap, namun kenyataan yang dihadapi justru sebaliknya. Kerusakan semakin parah, membuat anak-anak kesulitan bersekolah, pedagang terhambat berdagang, dan warga terpaksa mempertaruhkan keselamatan setiap kali melewati jalan tersebut.


"Kalau hujan, kami harus ekstra hati-hati. Banyak motor yang tergelincir, mobil yang terjebak lumpur. Sedangkan saat kemarau, debu tebal sampai masuk ke rumah-rumah. Ini bukan sekadar tidak nyaman, tapi juga mengancam kesehatan kami," keluh seorang warga Desa Suban.


Ironisnya, pada tahun 2020, sempat muncul kabar bahwa jalan ini akan diperbaiki pada 2021. Namun, lima tahun berlalu, kondisi tetap sama—bahkan lebih buruk. Warga mulai mempertanyakan, ke mana anggaran daerah selama ini? Mengapa hak mereka atas infrastruktur yang layak terus diabaikan?


"Kami ini warga Lampung Selatan, bukan warga kelas dua! Kami taat bayar pajak, tapi hak kami untuk mendapatkan jalan yang layak malah diabaikan. Kami lelah menunggu janji tanpa bukti," ujar seorang warga lainnya dengan nada geram.


Belajar dari Luka Lama: Kasus Korupsi Infrastruktur di Lampung Selatan

Warga masih mengingat bagaimana mantan Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, terseret kasus korupsi proyek infrastruktur yang mencoreng wajah daerah ini. Pada 2019, ia terbukti menerima suap sebesar Rp72 miliar dari proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan. Uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, malah dikorupsi untuk kepentingan pribadi.


Akibatnya? Pembangunan jalan yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru mandek, menyisakan luka mendalam yang tak kunjung sembuh.


Warga Lampung Selatan tidak ingin sejarah kelam ini terulang. Mereka kini berharap penuh pada kepemimpinan Bupati Radityo Egi untuk membuktikan bahwa janji kampanye bukan sekadar omong kosong.


"Pak Bupati, kami ingin melihat aksi nyata! Jangan sampai kami hanya jadi korban janji lagi. Jalan ini bukan sekadar akses, tapi juga urat nadi perekonomian kami. Jika ini terus dibiarkan, sampai kapan rakyat harus menderita?" ujar warga dengan penuh harap.


Harapan kini ada di tangan pemimpin baru. Masyarakat Lampung Selatan menunggu, apakah Radityo Egi akan menjawab keluhan mereka dengan tindakan nyata atau justru membiarkan mereka terus hidup dalam ketidakpastian?



H // Red